Keberadaan Kendaraan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Barito Selatan, Dipertanyakan?
Buntok, ExposKalteng.com. Polemik tentang keberadaan kendaraan operasional berupa mobil Toyota Hilux KH 8200 DW milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) menuai kontraversi.
Kendaraan yang masuk dalam pencatatan pada Sistem Informasi Managemen Barang Daerah (Simbada) saat terjadi mutasi dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Barsel yang pada waktu itu dijabat alm Asliansun, namun setelah yang bersangkutan pindah tugas sebagai Asisten II, mobil tersebut dibawa ke Sekretariat Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barsel.
Menurut Akhmad Akmal melalui pesan WhatsApp, Kamis (29/12/2022) menyatakan, berdasarkan catatan di Simbada, mobil operasional milik DLH, Hilux KH 8200 DW masih berada di Sekda Pemkab Basel.
“Menurut catatan Simbada, mobilnya masih berada di Sekda Barsel”, ujarnya.
Lebih lanjut dinyatakannya, dalam catatan di Simbada, saat akan memasuki masa pensiun Ir. Firman Purbiantoro telah menyerahkan mobil operasional DLH kepada alm Asliansun dan aabila pihak DLH , memerlukan mobil tersebut, hendaknya mereka mengusulkan kepada Sekda selaku Pengelola BMD atau kepada Penjabat (Pj) Bupati Barsel, selaku Pemegang Kekuasaan BMD.
“Kami dari pihak BPKAD Barsel, akan menindaklanjuti sesuai petunjuk dari pimpinan dengan mempertimbangkan ketersediaan unit”, jelasnya.
Sementara itu ketika ditemui di rumahnya, Selasa (27/12/2022) Ir. Edi Kristianto, MT menceritakan awal koronologisnya, bahwa pada waktu dirinya menjabat Sekda Pemkab Barsel dan alm Asliansun menjabat Kepala BPKAD, sedangkan Firman Purbiantoro sebagai Kepala DLH di masa kepemimpinan Bupati Edy Raya tahun 2018 lalu.
“Pada waktu itu alm Asliansun ada bilang ke saya, bahwa dia ada diserahi mobil oleh pak Firman dan mobil itu akan dipergunakan sebagai kendaraan operasional Dinas BPKAD ke lapangan guna keperluan mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barsel, sesuai dengan tugas dan fungsinya”, ujar Edi.
Memang waktu itu BPKAD sangat memerlukan mobil operasional untuk ke lapangan keperluan untuk mengejar PAD Kabupaten Barsel, mungkin saja pada saat itu DLH tidak begitu banyak dipergunakan ke lapangan di bandingkan dengan BPKAD.
“Saya tidak mengerti kenapa bisa terjadi seperti itu, sehingga pak Firman menyerahkan mobil tersebut,”, ucap mantan Sekda Pemkab Barsel.
Setelah dirinya pindah tugas menjadi Kepala DLH, ada diserahkan satu unit mobil Avanza untuk operasional DLH.
“Saya ada diserahi mobil Avanza untuk operasional dinas DLH”, ungkapnya.
Sewaktu saya menjabat Kepala DLH, Lamriana Kabid Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum DLH pernah datang ke saya dan secara lisan mengusulkan mobil untuk operasional lapangan, namun tidak sempat diusulkan ke Pemkab.
“Ibu Lamriana pernah mengusulkan secara lisan kepada saya, kalau mobil Avanza tidak mampu jika digunakan ke lokasi seperti misalnya ke tambang batu bara karena bukan dobel gardan””, bebernya.
Oleh karena itu, akhirnya DLH tidak memiliki kendaraan operasional yang bisa dipergunakan untuk turun ke lapangan.
Sedangkan untuk pengadaan sarana prasarana termasuk mobil Hilux milik DLH dulu, dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat melalui APBD.
“Karena DAK itu melalui APBD, otomatis menjadi kendaraan pemerintah daerah yang diperuntukan untuk operasional DLH Kabupaten Barsel”, sambungnya,
“Setelah memasuki masa purnatugas, mobil Avanza itu saya serahkan ke Pemkab Barsel melalui Dinas BPKAD”, pungkasnya.
(Aji/EkDasBarito/Akhmad Akmal/dan Edi Kristianto)
