DPRD Barito Utara Dukung Validasi Data untuk Percepat Penurunan Stunting
EXPOSKALTENG. Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Nurul Anwar, menekankan pentingnya validasi dan pembaruan data sebagai langkah utama dalam mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah setempat.
Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi rapat evaluasi pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan pembentukan desa lokus stunting Kabupaten Barito Utara Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati Barito Utara, Selasa (13/10/2026).
Menurut H. Nurul Anwar, pembenahan data merupakan bagian penting dalam memastikan program penanganan stunting berjalan efektif dan tepat sasaran. Data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan prioritas penanganan sekaligus mengevaluasi hasil berbagai intervensi yang telah dilaksanakan.
Ia menilai, perbedaan angka kasus stunting yang ditemukan dalam evaluasi perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi bersama antara perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan tenaga kesehatan.
“Validasi data sangat penting agar pemerintah memiliki gambaran yang jelas mengenai kondisi stunting di setiap wilayah. Data harus sesuai dengan keadaan di lapangan, sehingga program yang dilaksanakan benar-benar menyasar anak-anak dan keluarga yang membutuhkan penanganan,” demikian draf pernyataan H. Nurul Anwar.
Ia mengatakan, pendataan secara by name by address atau berdasarkan nama dan alamat perlu dilakukan secara cermat, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data pribadi. Informasi tersebut juga perlu dilengkapi dengan lokasi sasaran yang akurat agar petugas dapat melakukan pemantauan dan tindak lanjut secara lebih efektif.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi salah satu faktor penting dalam upaya penurunan stunting. Penanganan persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak, tetapi juga mencakup kesehatan ibu dan anak, pola asuh keluarga, kondisi sanitasi, lingkungan tempat tinggal, serta tingkat kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia berharap seluruh pihak yang tergabung dalam TPPS dapat memperkuat kerja sama dan menyelaraskan data yang digunakan agar tidak terjadi perbedaan informasi dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program.
H. Nurul Anwar juga menilai penetapan desa lokus stunting harus didasarkan pada data yang telah diverifikasi dan analisis kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, dukungan program dan anggaran dapat diarahkan kepada wilayah yang memerlukan perhatian lebih besar.
Selain pembenahan administrasi data, ia mendorong agar intervensi terhadap anak yang mengalami stunting dilakukan secara berkelanjutan melalui pemantauan pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan gizi, edukasi kepada orang tua, serta pendampingan oleh tenaga kesehatan.
“Penurunan stunting membutuhkan kerja sama semua pihak. Data yang akurat harus diikuti dengan langkah nyata di lapangan, mulai dari pendampingan keluarga, pemantauan kesehatan anak, hingga perbaikan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang,” demikian draf pernyataannya.
Ia berharap evaluasi TPPS tersebut dapat menghasilkan langkah tindak lanjut yang jelas, terukur, dan disertai pembagian tanggung jawab antarpihak terkait.
Dengan pendataan yang semakin baik dan intervensi yang tepat sasaran, upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Barito Utara diharapkan dapat berjalan lebih efektif demi mendukung tumbuh kembang anak dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. (Lie)
