Fraksi AR Siap Bahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti Efektivitas Belanja hingga Kesejahteraan Masyarakat
EXPOSKALTENG. Muara Teweh – Fraksi Aspirasi Rakyat (AR) DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Meski memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Barito Utara, fraksi tersebut juga menyampaikan sejumlah catatan strategis guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rapat paripurna di Aula Gedung DPRD setempat, Selasa (14/7/2026)
Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Aspirasi Rakyat, Hasrat, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam penyampaiannya, Hasrat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang telah menyampaikan pertanggungjawaban APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fraksi Aspirasi Rakyat juga memberikan penghargaan atas keberhasilan pemerintah daerah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun, menurutnya, opini WTP bukanlah tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan. Capaian tersebut harus menjadi landasan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pembangunan, efisiensi pengelolaan anggaran, serta kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Aspirasi Rakyat juga menilai hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah merupakan kemitraan strategis yang saling menguatkan dalam menjalankan amanah rakyat. Karena itu, setiap apresiasi maupun kritik yang disampaikan merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan peraturan daerah secara objektif dan konstruktif.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Aspirasi Rakyat menyampaikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pada aspek pendapatan daerah, fraksi mengapresiasi realisasi pendapatan yang melampaui target. Meski demikian, pemerintah daerah diminta terus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset yang produktif, peningkatan pelayanan perpajakan dan retribusi, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Terkait belanja daerah, fraksi menyoroti realisasi yang belum mencapai target dan meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan, sinkronisasi antarperangkat daerah, serta percepatan pelaksanaan program agar manfaat pembangunan dapat lebih cepat dirasakan masyarakat.
Fraksi juga meminta penjelasan yang komprehensif mengenai besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025, baik yang berasal dari efisiensi anggaran, dana dengan penggunaan tertentu, maupun kegiatan yang belum terlaksana.
Pada sektor pembangunan, Fraksi Aspirasi Rakyat berharap belanja modal difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat, seperti jalan, jembatan, irigasi, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, penyediaan air bersih, dan infrastruktur pendukung ekonomi, dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan manfaat jangka panjang.
Selain itu, fraksi menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingginya pendapatan, serapan anggaran, maupun opini WTP. Keberhasilan sesungguhnya, menurut Hasrat, adalah ketika masyarakat merasakan manfaat pembangunan melalui meningkatnya kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, pelaku UMKM, serta berkurangnya kesenjangan antarwilayah.
Fraksi Aspirasi Rakyat juga mendorong pemerintah daerah agar terus menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, memperkuat pengawasan internal, menata pengelolaan aset, serta membangun birokrasi yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Menutup pandangan umumnya, Hasrat menyampaikan keyakinan bahwa Kabupaten Barito Utara memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Ia mengajak pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
“Fraksi Aspirasi Rakyat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut, dengan harapan seluruh catatan dan masukan yang kami sampaikan dapat menjadi bagian dari penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Barito Utara,” ujar Hasrat. (Lie)
